MERCUSUAR.CO Wonosobo – Kabupaten Wobosobo memiliki bentang alam dataran terluas diJawa, dengan panorama alam yang indah, subur dan sejuk, berpotensi sebagai tempat rekreasi dan tujuan wisata. Disisi lain, relief tanahnya menyebabkan akses jalan menuju kota belum memadai, sehingga membuat warga terkendala untuk memproses sertifikat tanah.
Pengurusan tanah sebagai aset berharga butuh serangkaian proses. Tetapi, bukan berarti harus rumit dan lama. Untuk mempermudah itu, Kemntrian ATR/BPN terus melakukan perbaikan pelayanan melalui transformasi digital, dengan meluncurkan aplikasi Loketku. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang pertanahan melalui ponsel.
Namun, aksesbilitas internet dan kemajemukan masyarakat, menyebabkan aplikasi berjalan tidak optimal di kabupaten Wonosobo. Maka, kantor pertanahan Wonosobo berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten Wonosobo, khususnya pemerintah desa atau kelurahan diseluruh wilayah kabupaten Wonosobo, membuat terobosan inovasi pelayan publik dengan meluncurkan Portal Pertanahan Desa (PORTANDES). Sebuah layanan pertanahan berbasis web, yang ditempatkan disetiap kantor desa atau kelurahan.
Kepala Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Wonosobo Siyamto menyampaikan ” PORTANDES (Portal Pertanahan Desa) ini sebenarnya merupakan sebuah inovasi pengembangan dari aplikasi yang sudah diluncurkan oleh Kementrian ATR/BPN yakni Loketku. Namun , persoalannya ternyata jangkauan atau cakupan informasi tentang Loketku ini tidak sampai ke desa-desa yang pada prinsipnya di Wonosobo ini secara geografis bergunung-gunung dan jauh sekali dari kota. Nah, inilah yang membuat kami tergerak, bergerak mendekatkan layanan Loketku ini, yang kita poles menjadi PORTANDES, yang kita pasang di setiap kantor desa atau kelurahan yang jumlahnya 265 desa diseluruh wilayah kabupaten Wonosobo.” Ungkap kepala ATR/BPN Wonosobo saat ditemui awak media dikantorny. Senin(26/9).
“Konsepsinya adalah memindahkan layanan pertanahan dengan seluruh aspek layanannya termasuk didalamnya itu , pengaduan masyarakat tentang pertanahan, pengaduan layanan pertanahan, baliknama proses peralihan hak sertifikat, bahkan pendaftaran pertama kali termasuk pengaduan masalah sengketa pertanahan itu semua bisa diakses tanpa harus masyarakat datang kekantor pertanahan, cukup datang kekantor balai desa.” sambung Siyamto.
