Mercusuar.co, Grobogan – Bupati Grobogan Sri Sumarni menghadiri peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Srikandi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Kabupaten Grobogan, Kamis (13/10/2022).
Sri Sumarni mengatakan gedung MPP di Kabupaten Grobogan ini sudah mulai dibangun pada 2019. Namun karena ada refocusing untuk penanganan Covid-19, maka baru dapat selesai pada 2022.
“Mal Pelayanan Publik ini kami beri nama Srikandi. Ada 30 penyelenggara pelayanan publik 10 kementerian/lembaga, 2 provinsi, 6 BUMN/BUMD, 11 OPD, dan 1 swasta,” katanya.
MPP Srikandi tersebut adalah MPP ke-17 di Jawa Tengah.
Pada kesempatan itu, Ganjar sapaan akrab Gubernur Jateng menyampaikan keinginannya agar setiap kabupaten/ kota melakukan terobosan pada mal pelayanan publik yang ada di daerahnya. Selain sebagai tempat pelayanan terintergrasi bagi masyarakat, MPP harus bisa menjadi tempat untuk mempromosikan produk asli daerah.
“Mal pelayanan publik ini bisa dijadikan ajang untuk promo apapun. Maka saya tadi dorong jadikan mal beneran,” kata Ganjar, usai meresmikan MPP Srikandi di Kabupaten Grobogan, Kamis (13/10/2022).
Dia menjelaskan mal sebenarnya yang dimaksud adalah, MPP yang sudah memiliki gedung dapat dimanfaatkan untuk memajang dan berjualan produk-produk asli tiap daerah. Misalnya, produk UMKM yang harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.
“Jualan produk UMKM karena ini yang betul-betul harus kita bantu. Jadi betul-betul mengurus izin, tapi juga bisa belanja di sini. Ini bisa dipakai sebagai outlet untuk produk-produk UMKM yang ada di Grobogan,” beber gubernur.
Dorongan menjadikan MPP sebagai outlet produk lokal dan UMKM bukan tanpa alasan. Menurut Ganjar, hampir semua daerah saat ini telah memiliki MPP. Setidaknya sudah ada 17 MPP di Jawa Tengah. Di antaranya MPP Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas. Banyak juga dari MPP itu, sudah memiliki gedung yang representatif.
“Saya berharap ada gedungnya, ada layanan terintegrasi, dan improvement-nya dilakukan,” ungkap Ganjar.
Ditambahkan, dalam MPP selalu ada loket-loket layanan dari berbagai sektor pemerintah daerah, termasuk kementerian/ lembaga yang ada di daerah, sesuai dengan fungsi utamanya yaitu menjadi tempat pelayanan yang terintegrasi. Termasuk, memberikan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat kepada masyarakat.
“Improvement-nya mesti ada. Pertama, mendigitalkan sehingga nanti masyarakat bisa punya pilihan, yang mereka akan mendapatkan layanan untuk katakan cukup sekadar menggunakan aplikasi. Kemudian yang masih tidak terlalu nyaman dengan menggunakan aplikasi, bisa datang dengan manual, dan itu kita sediakan di sini. Kedua menjadikannya seperti mal beneran itu,” jelasnya.