Mercusuar.co, Purbalingga – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Rapat DPRD, Selasa (6/9/2022) . Dari 5 Raperda tersebut salah satunya butuh payung hukum dalam pelaksanaannya, yaitu Raperda pertama.
5 Raperda yang disampaikan Bupati pada rapat Paripurna DPRD kabupaten Purbalingga tesebut diantaranya : Raperda tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Serta Anti Korupsi; Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Raperda tentang Bangunan Gedung; dan Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Ketenagalistrikan.
Menurut Bupati, pada Raperda pertama yaitu untuk pembentukan karakter masyarakat Purbalingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dengan mengamalkan Pancasila, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi sejak dini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini perlu adanya payung hukum,” ujarnya.
Raperda kedua, perlu adanya penyesuaian pengaturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purbalingga. Hal ini seiring dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Demikian Raperda ketiga yaitu tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang merupakan penyesuaian dan amanat dari Undang-undang Cipta Kerja.
“Dalam rangka menyesuaikan pengaturan tentang Bangunan Gedung seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung harus diganti,” lanjutnya.
Sedangkan Raperda kelima, yaitu tentang Pencabutan Perda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Ketenagalistrikan dilatarbelakangi oleh perubahan wewenang. Sementara bidang ketenagalistrikan bukan lagi merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, tapi merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Pada Rapat Paripurna DPRD tersebut antara Pemkab dengan DPRD juga melakukan persetujuan bersama terhadap 8 Raperda untuk ditetapkan menjadi Perda. Sebelum ditetapkan menjadi Perda, 8 Raperda tersebut dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah.
Diketahui, 8 raperda tersebut diantaranya : Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022; Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Raperda tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Raperda tentang Kepemudaan; Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perumda Puspahastama; Raperda tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada RSUD Kabupaten Purbalingga dan Raperda tentang Pencabutan Perda No 21 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga.(Angga)
